Sumber foto : tiktak.id
Dua tahun lalu, tepatnya tahun 2018, 11 perempuan dan 5 laki-laki ditunjuk menjadi pejabat senior oleh Walikota Paris. Jumlah pejabat perempuan di Paris kala itu berkisar 69 persen dari keseluruhan posisi. Namun hal itu sangat bertolak belakang dengan aturan yang ada sejak 2013 silam.
Aturan nasional tersebut dikenal sebagai "Hukum Sauvadet", yang dirancang untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pekerjaan. Undang-undang Sauvadet yang diterapkan pada 2013 memberlakukan tingkat representasi minimum untuk laki-laki dan perempuan di posisi manajemen senior dalam layanan publik, di mana satu jenis kelamin tidak diizinkan mengisi posisi melebihi 60 persen.
Karena hal itu, Walikota Anne Hidalgo didenda oleh kementerian layanan publik Perancis. Denda yang dikenakan kepada Wali Kota tersebut jumlahnya bukan main. Hidalgo harus membayar denda sebesar $110.000 atau setara dengan Rp. 1,5 miliar. Menurutnya, denda yang dijatuhkan bersifat tidak adil sekaligus tidak bertanggung jawab.
"Denda ini jelas tidak masuk akal. Terlebih lagi tidak adil, tidak bertanggung jawab, dan berbahaya. Ya, kita harus mempromosikan perempuan dengan tekad dan semangat, karena ketertinggalan di mana-mana di Perancis masih sangat besar," tutur Hidalgo dilansir dari caping.co.id
Meskipun begitu, ia tetap membayar denda tersebut. Hidalgo mengatakan dirinya beserta staf perempuan lainnya di Balai Kota akan menyerahkan cek untuk membayar denda itu secara langsung kepada pemerintah, sekaligus menyerukan tindakan lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender.
"Ya, untuk mencapai paritas suatu hari nanti, kita harus mempercepat tempo dan memastikan lebih banyak perempuan yang diangkat daripada laki-laki," tambah Hidalgo.
Sebenarnya, Hidalgo menunjuk 11 perempuan menjadi pejabat senior pun bukan tanpa alasan. Sebagai perempuan, hidalgo sangat paham bahwa di kota yang saat ini ia pimpin, masih ada ketimpangan gender yang terjadi. “Ya, kita perlu mempromosikan perempuan dengan tekad dan semangat karena di mana-mana Perancis masih tertinggal (dalam masalah kesetaraan gender),” imbuh Hidalgo (15/12) yang dilansir dari republika.co.id
Menteri Layanan Publik Perancis, Amélie de Montchalin, turut serta dalam mendukung Hidalgo. Ia menyesalkan denda itu dan menyebutkan bahwa tidak masuk akal.“Anne Hidalgo, perjuangan perempuan pantas mendapatkan yang lebih baik! Saya ingin denda yang dibayarkan Paris untuk 2018 dipakai membiayai tindakan konkret untuk mempromosikan perempuan di layanan publik. Saya mengundang kementerian untuk mengangkat itu,” kata de Montchalin pada beritasatu.com
Sejak saat itu, ketentuan UU yang mengizinkan menarik denda telah dihapus pada 2019. Pada tahun tersebut juga, hukum Perancis menyediakan pengabaian atas aturan 40 persen jika perekrutan baru tidak membawa kepada ketidakseimbangan jenis kelamin secara keseluruhan, sebut surat kabar Le Monde. Dalam kasus Kota Paris, perempuan masih menduduki 47 persen jabatan eksekutif senior di pemerintahan, sedangkan pejabat kota perempuan dibayar 6 persen lebih rendah dibandingkan pejabat laki-laki.
Penulis : Annisa Aulia
Editor : Annisya Asri
Comments